RAKOR PELAKSANAAN HIBAH DAN BANSOS TA. 2019 BERDASARKAN PERGUB NOMOR 83 TAHUN 2018

by Admin.06 August 2019 53
Share Tweet Pin it

BANDUNGAN. “RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019 BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2018 YANG DIADAKAN OLEH BPKAD PROV. JATENG” SEBAGAI BAGIAN DARI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR. KEGIATAN TERSEBUT DILAKSANAKAN SELAMA 2 (DUA) HARI MULAI TANGGAL 18 S/D 19 JULI 2019 BERTEMPAT DI HOTEL GRIYA PERSADA BANDUNGAN KAB SEMARANG.

PESERTA RAPAT KOORDINASI KEGIATAN SKPKD DENGAN SKPD TEKNIS TAHUN 2019 BERJUMLAH 48 ORANG, YANG TERDIRI DARI PARA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU HIBAH BANSOS, STAF ADMINISTRASI DAN SKPD TEKNIS PENGAMPU HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

NARASUMBER/PEMATERI BERASAL DARI :

  1. Drs. INDIARTO EDI CAHYONO , M.Pd.  BAPPEDA DAN LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH
  • MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN HIBAH/BANSOS TAHUN ANGGARAN 2019.
  1. TEMMY PURBOYONO , ST,SH,MM,MT. BIRO PEMBANGUNAN DAERAH SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
  • MEKANISME PENCAIRAN HIBAH DAN BANSOS PROVINSI JAWA TENGAH
  1. ANANDA AYYUB WARDHANA, S.IP. BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
  • PERGUB JATENG NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH.

PELAKSANAAN  RAKOR TERSEBUT SEBAGAI WUJUD KOMITMEN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERKAIT DENGAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG MENGACU DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

DISAMPAIKAN PULA PADA KESEMPATAN ITU, DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE DIRASAKAN SEMAKIN BERAT, DIANTARANYA PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BERINTEGRASI SERTA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

DALAM MENGHADAPI TANTANGAN TERSEBUT, DIPERLUKAN LANGKAH SINERGI ANTARA PEMOHON/PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MELAKUKAN PENYEMPURNAAN SECARA BERTAHAP DAN MENYELURUH GUNA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TERTIB, TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN BERMANFAAT UNTUK MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGETAHUAN SDM.

UNTUK MEWUJUDKAN HAL TERSEBUT DI ATAS DIRASA MASIH PERLU DITINGKATKAN UTAMANYA DALAM MELAKUKAN FASILITASI, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL MULAI PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN.

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG AKUNTABEL MEMERLUKAN KOMITMEN, PEMAHAMAN, DAN PERUBAHAN MINDSET  SDM SERTA SISTEM YANG TERINTEGRASI. DALAM HAL ITU, DIPERLUKAN DUKUNGAN DAN KOMITMEN SELURUH JAJARAN SKPD YANG MELAKSANAKAN/MENGAMPU HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH AGAR KEBIJAKAN DAN SISTEM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DAERAH DAPAT DITERAPKAN DENGAN BAIK.

Topics: