Berita

BOYOLALI - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan KKPD Award 2026 di Asrama Donohudan Boyolali, Selasa (28/7/2026). Kegiatan ini merupakan  bentuk apresiasi bagi OPD Pemprov Jateng yang telah mengimplementasikan transaksi non tunai melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk belanja daerah.

Juara 1 KKPD Award diraih oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Juara 2 Biro Infrastruktur Sumber Daya Alam dan Juara 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar.

Dalam sambutannya, Iwanuddin menyampaikan bahwa penggunaan KKPD tidak hanya meningkatkan akuntabilitas penggunaan uang persediaan, tetapi juga turut mendorong digitalisasi ekonomi lokal. Sebab dengan KKPD, OPD dapat bertransaksi langsung dengan para pelaku UMKM lokal secara non tunai.

“Jadi pertama mulai dimodifikasi tidak ada lagi yang manual-manual, yang kedua sistem ini mampu membuat solusi untuk pengembangan-pengembangan, terutama bagaimana kebutuhan kita di anggaran yang akan datang,” bebernya.

Ia menambahkan, seluruh transaksi yang berkaitan dengan akuntabilitas harus tercatat, terbaca, dan dipertanggungjawabkan melalui sistem yang terintegrasi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.

"Terima kasih kepada BPKAD yang telah menjaga marwah pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik," ujarnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Sanadi menyampaikan, kriteria penilaian KKPD Award 2026 didasarkan pada presentase realisasi belanja dan ragam jenis belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025.  

"Jadi memang kegiatan Award KKPD merupakan penghargaan bagi rekan-rekan di OPD Pemprov Jateng yang telah menyikapi digitalisasi dalam transaksi keuangan," jelasnya.

Ditambahkan transaksi keuangan saat ini tidak lagi terbatas pada uang tunai, tetapi tren global menunjukkan pergeseran menuju cashless society sebagai bagian dari modernisasi perekonomian.

"Diharapkan seluruh OPD di Provinsi Jawa Tengah semakin termotivasi untuk meningkatkan kuantitas dan variasi penggunaan KKPD, dan meningkatkan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan efisien melalui implementasi transaksi non tunai," pungkasnya.