Rakor Penatausahaan BMD Dalam Rangka Mempertahankan Opini WTP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

by Admin.11 November 2019 289
Share Tweet Pin it

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah sebuah opini audit yang diterbitkan oleh BPK jika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dianggap telah mampu memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah patut bersyukur, sejak tahun 2011  telah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Artinya Pemerintah Jawa Tengah telah 8 tahun berturut-turut mendapatkan opini tersebut. Akan tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyadari bahwa dalam keberhasilan tersebut masih memiliki catatan khusus yang harus diperhatikan seperti halnya aset baik P3D, mutasi, pemberdayaan aset,  penghapusan maupun kepemilikanya yang harus segera ditangani secara komprehensif. Untuk itu BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Penatausahaan BMD Dalam Rangka Mempertahankan WTP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lt.2 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Surakarta, Jl. Slamet Riyadi No.1 Surakarta (15 s.d 16/10/2019).
Narasumber :

Narasumber dari UNS Surakarta
Kepala Bagian Akutansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah


Acara tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempertahankan status WTP yang telah didapat. Sehingga dimaksudkan dalam pelaporanya nanti akan dipandang handal dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil Laporan Keuangannya tidak turun downgrade ke tingkat WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Untuk mengantisipasi hal tersebut BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah seperti diatas. Akan tetapi bagaimanapun juga masih terdapat kekurangan, antara Laporan administrasi dan Kondisi riil barang dilapangan. Dianggap tepat oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menambahkan profil BMD pada aplikasi SIM ASET sebagai jembatan penyedia informasi antara administrasi dan fisik aset.


Rakor ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan dan meningkatkan koordinasi antara OPD dengan Pengelola BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tenagah sehingga dalam upaya mempertahankan predikat opini WTP semakin tertata dan terstruktur dengan baik.

Topics: