Berita

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini merupakan raihan ke-15 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen kemudian perwakilan BPK RI di Jawa Tengah yang telah memberikan guidance kepada kami sehingga kita bisa mempertahankan ke-15 kalinya WTP. Dan ini merupakan suatu tantangan bagi kita untuk selalu menciptakan kinerja yang good and clean goverment," ucap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Ruang Rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).

Gubernur menyampaikan realisasi pendapatan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 23,761 Triliun atau 96,38 persen. Sementara realisasi belanja APBD sebesar 23,871 Triliun atau 94,61 persen.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat mengapresiasi Pemprov Jateng atas raihan opini WTP yang ke-15 kalinya. Bahkan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan peringkat tertinggi se-Indonesia untuk penyelesaian tindaklanjut BPK.

"Ada hal menarik bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tertinggi se-Indonesia. Yang sudah selesai ditindaklanjuti itu 96,48 persen," jelasnya.

Diharapkan raihan opini WTP ini terus dipertahankan. Oleh karenanya diperlukan sinergi seluruh pihak agar anggaran memberikan manfaat yang optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.